Peranserta Masyarakat Mendorong Profesionalisme Pers
demi Terpenuhinya Hak Masyarakat Memperoleh Informasi yang Benar*

oleh Kamsul Hasan

Kamsul Hasan

Indonesia sejak awal berdirinya sudah menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan undang-undang sebagaimana tersurat pada pasal 28 UU Dasar 1945.

Kemerdekaan pers pada awalnya diterjemahkan dalam UU No. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, yang kemudian diubah menjadi UU No. 4 tahun 1967. Pers dalam UU ini diharuskan memiliki Surat Izin Terbit (SIT) dan penerbitan terbatas harus memiliki Surat Tanda Terbit (STT).

Perkembangan kemudian UU No. 4 tahun 1967 tentang ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, diubah menjadi UU No. 21 tahun 1982, lembaga SIT dan STT tidak dikenal lagi. Sebagai penggantinya, lahir Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) untuk menerbitkan atau mengelola pers.

Baik UU No. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers dan UU No. 4 tahun 1967 maupun penggantinya UU No. 21 tahun 1982, sama-sama mengatur kebebasan pers harus dengan izin. Apakah itu dalam bentuk STT, SIT, atau SIUPP, artinya Pers dalam kendali pemerintah sebagai pemberi izin.

Reformasi di Indonesia yang terjadi pada pertengahan tahun 1998, membuat perubahan besar dalam kebebasan pers. UUD pun diamandemen dan pada amandemen kedua pasal 28 UUD 45 ditambah, salah satunya adalah pasal 28 F.

Pasal 28 F memberikan jaminan kepada setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Atas dasar perubahan itulah lahir dua UU yang saling berkait, yaitu UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Atas dasar Pasal 28F, UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, tidak lagi mengatur soal perizinan khusus untuk penerbitan atau perusahaan pers.

Lembaga perizinan seperti STT, SIT atau SIUPP, tidak dikenal lagi dalam UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Sebaliknya kebebasan diberikan seluas-luasnya kepada warga Negara Indonesia, dan Negara berhak mendirikan perusahaan pers (Pasal 9 ayat (1) UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers).

Perusahaan pers sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1), hanya harus berbentuk badan hukum Indonesia, sebagaimana diatur Pasal 9 ayat (2). Dengan demikian, siapa saja bisa membuat perusahaan pers sepanjang memiliki badan hukum Indonesia.

Itu sebabnya pasca reformasi dan lahirnya UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, jumlah penerbitan atau perusahaan pers tumbuh pesat. Mereka menangkap peluang yang diberikan oleh Pasal 9 ayat (1) dan membuat badan hukum, sebagai persyaratan Pasal 9 ayat (2).

Namun sayangnya, masih ada perusahaan pers yang tidak melaksanakan pasal-pasal lain yang disyaratkan oleh UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Mereka seperti orang yang mengambil hak tanpa menunaikan kewajiban, d iantaranya soal kesejahteraan karyawan dan wartawan sebagaimana diatur Pasal 10 UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

Pers Ayam Kampung atau Pers Ayam Negeri

Berkaitan dengan kewajiban sebagaimana diatur Pasal 10 UU Pers, saat ini beredar istilah ‘Pers Ayam Kampung‘ dan ‘Pers Ayam Negeri’, bahkan ada yang menambah dengan istilah ‘Pers Blasteran’. Istilah ini berkait dengan kewajiban perusahaan pers terhadap karyawan atau wartawannya.

Mereka yang bekerja pada perusahaan pers namun tidak mendapatkan gaji, disebut sebagai Pers Ayam Kampung. Wartawannya hidup dari nara sumber, seperti dari uang amplop, sama sekali tidak mendapat gaji dari perusahaan pers, hanya dibekali kartu pers dan penerbitannya.

Istilah Pers Ayam Negeri, seperti layaknya ayam negeri, mereka diberikan gaji dan kesejahteraan yang layak dari perusahaan pers tempat bekerjanya. Wartawannya dilarang menerima, apalagi meminta sesuatu dari nara sumber yang berkaitan dengan tugas jurnalistik.

Blasteran, julukan ini diberikan kepada pers yang sudah bergaji dan mendapatkan tunjungan kesejahteraan lainnya, namun belum memadai. Menyadari kurangnya kesejahteraan yang diberikan, perusahaan pers seperti ini tidak peduli apakah wartawannya menerima amplop atau tidak.

Pers tipe ayam kampung dan blasteran inilah yang sering kali menimbulkan masalah. Tidak sedikit nara sumber yang harus ‘ngantor’ di luar ruang kerjanya, karena ketakutan didatangi pers. Dalam beberapa kasus, dilaporkan adanya kepala sekolah harus berkantor di kantin atau warung.

Pertanyaannya adalah kenapa kepala sekolah atau nara sumber harus menghindari pers, apakah itu pers yang ayam negeri, ayam kampung, atau blasteran. Kenapa pers tidak dihadapi sesuai dengan ketentuan yang ada.

Bukankah UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers lahir dan disahkan, sebagai kebebasan untuk rakyat Indonesia mendapat informasi yang layak dan akurat. Dengan demikian, sejatinya UU Pers lahir bukan semata untuk melindungi Pers, tetapi untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bukti bahwa UU Pers lahir sebagai kebebasan untuk rakyat Indonesia, tercermin pada Pasal 5 UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Pers Nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini, dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Pers yang melanggar Pasal 5 ayat (1) ini diancam hukuman denda, sebesar-besarnya Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagai mana diatur pada Pasal 18 ayat (2). Ancaman serupa juga diberikan kepada perusahaan Pers yang tidak melayani Hak Jawab sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (2).

Selain itu, setiap wartawan Indonesia sebagaimana perintah Pasal 7 ayat (2) UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers harus memiliki dan mentaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Wartawan yang dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya tidak menggunakan KEJ, maka tidak mendapat perlindungan hukum.

Dewan Pers sebagai satu-satunya institusi yang menjaga kebebasan pers, sebagaimana diamanatkan Pasal 15 UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, telah menerbitkan peraturan standar perlindungan terhadap wartawan No 5/Peraturan-DP/IV/2008 tertanggal 28 April 2008.

Peraturan Dewan Pers itu pada butir 1 (satu) dengan tegas mengatakan, “Perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan hukum untuk wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi.”

Uji Kompetensi Wartawan

Jadi wartawan yang ingin mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, sebagaimana diatur pada Pasal 8 UU Pers, harus memiliki prasyarat, yaitu dalam melaksanakan tugasnya harus dilandasi dengan etika, sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) UU Pers.

Kode Etik Jurnalistik yang berlaku secara universal untuk semua wartawan Indonesia disepakati pada 14 Maret 2006. Kesepakatan bersama 27 organisasi wartawan dan 2 organisasi perusahaan per situ akhirnya dijadikan Peraturan No. 6/Peraturan-DP/V/2008 tertanggal 12 Mei 2008.

Meski usia Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sudah berusia lebih dari tiga tahun dan sudah dilengkapi pula dengan peraturan Dewan pers tentang Standar Perlindungan Terhadap Wartawan No. 5/Peeraturan-DP/IV/2008 tertanggal 28 April 2008, namun masih banyak pelanggaran yang dilakukan.

Peran Serta Masyarakat

Melihat belum efektifnya ketaatan terhadap Kode Etik Jurnalistik, selain peran Dewan Pers yang diatur dalam pasal 15 UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, masyarakat luas juga diberikan peran oleh UU Pers sebagaimana diatur pasal 17 mengenai Peran Serta Masyarakat.

Masyarakat dapat melaksanakan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan, sebagaimana diatur pasal 17 ayat (1). Untuk melaksanakan peran serta masyarakat dapat dibentuk lembaga atau organisasi pemantau media (media watch).

Kegiatan media watch itu sendiri dapat berupa memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum dan kekeliruan teknis pemberitaan, yang dilakukan oleh pers sebagaimana diatur pada pada pasal 17 ayat (2) huruf a.

Peran lain media watch sebagaimana diatur pasal 17 ayat (2) hurf b adalah menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers, dalam rangka melaksanakan fungsinya yaitu menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

Dengan demikian media watch, selain dapat secara langsung mengingatkan kepada pers atas pelanggaran hukum dan etika, dapat juga menjadi kepanjangan tangan Dewan Pers yang jumlah anggotanya terbatas. Hanya sembilan orang dengan lingkup kerja yang luas.

Namun, agar peran serta masyarakat melalui media watch bisa efektif dan berada pada relnya, harus terlebih dahulu diberikan pelatihan tentang peran dan fungsi serta maksud tujuan dibentuknya lembaga pemantau media atau media watch itu sendiri.

Media watch harus mampu membedakan pengawasan terhadap pers dan media pada umumnya. Sehingga temuan media watch yang bukan produk jurnalistik, bisa pula diberikan kepada instansi lain seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atau bahkan kepada pemerintah.

Untuk mengawasi pers yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, media watch dapat menggunakan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, khususnya ketentuan pasal 5 ayat (1) jo ayat (2), jo pasal 9 ayat (2) jo pasal 12 jo pasal 13 jo pasal 18 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 5 ayat (1) dengan jelas memerintahkan pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini, dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Itu artinya sebelum pers memberita sesuatu, harus ada uji berita paling tidak untuk tiga hal yaitu :
1. Apakah berita yang akan dipublikasikan melanggar norma-norma keagamaan ?
2. Apakah berita yang akan dipublikasikan melanggar susila ?
3. Apakah berita yang akan dipublikasikan melanggar asas praduga tak bersalah ?

Ketiga pertanyaan yang harus menjadi filter pada pers tersebut, sekaligus dapat dijadikan tolak ukur oleh pengelola media watch. Apabila ternyata masih ditemukan adanya pemberitaan atau tayangan seperti itu, media watch dapat mengingatkan pihak pers.

Pihak pers ketika mendapat peringatan atau teguran baik itu dalam hak koreksi, sebagaimana diatur pasal 5 ayat (3) apalagi hak jawab pasal 5 ayat (2) dan merasa bahwa teguran itu benar harus segera melayaninya, dengan melakukan perbaikan.

Media watch juga diharapkan mampu mendefinisikan pers secara benar sesuai dengan UU Pers. Dengan demikian nantinya masyarakat luas bisa mengetahui, apakah suatu penerbitan atau media itu masuk kategori pers atau tidak.

Pasal 1 ayat (1) UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, mendefinisikan bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 9 ayat (2) memerintahkan, setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Dengan demikian, definisi pers menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah berbentuk lembaga dan berbadan hukum Indonesia.

Berkaitan dengan itu saat ini sedang booming situs yang dikelola oleh orang perorangan atau kelompok orang tanpa badan hukum, mengaku-aku sebagai media dan pekerjanya mengaku sebagai jurnalis atau wartawan. Hal ini jelas melanggar hukum dan diancam dengan pasal 12 jo pasal 18 ayat (3), dengan sanksi hukuman denda maksimal Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Terhadap mereka tidak ada perlindungan hukum, sebagaimana diberikan oleh pasal 4 ayat (2) yaitu terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran. Mereka juga tidak mendapatkan jaminan kemerdekaan pers seperti mencari, memperolh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi sebagaimana dilindungi pasal 4 ayat (3) jo pasal 18 ayat (1).

Sebaliknya kepada pengelola situs internet yang mengaku-aku media namun tanpa badan hukum, bila melanggar hukum bisa dikenakan sanksi sesuai UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE, yang ancamannya melebihi enam tahun, karena dianggap bukan pers.

Alat ukur lain media watch dalam melaksanakan kegiatannya, dapat pula menggunakan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang terdiri 11 pasal dan sudah disahkan Dewan Pers, hasil kesepakatan bersama 27 organisasi profesi kewartawanan dan dua organisasi perusahaan pers.

* Disajikan pada Seminar Dewan Pers : Mendorong Masyarakat Cerdas Memahami Media di Hotel Plaza Inn Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis 10 Desember 2000

Penulis adalah Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang DKI Jakarta