Surat dari Sumbawa Barat untuk Indonesia

oleh M. Mada Gandhi ·

M. Mada Gandhi

Saudaraku Indonesia …

Kami tulis surat ini di tengah gemuruh mesin-mesin besar yang membongkar gunung dan menerjang bebatuan dan apa saja yang dilaluinya. Mereka terus mengeruk dan membuat lobang-lobang raksasa menukik jauh ke dasar bumi. Sebuah Perusahaan Tambang Asing mencari dan mengambil emas tembaga dan lain-lain.

Saudaraku ..!

Sesuatu yang tak kami pahami setelah membaca risalah yang ditulis oleh Bupati untuk menuntut keadilan ke Mahkamah Konstritusi, menyebutkan tidak kurang dari Rp 13 Triliun kekayaan di perut gunung-gunung kami dikeruk oleh perusahan itu berupa lumpur (baca: konsentrat) yang di dalamnya terkandung banyak emas, tembaga dan lain-lain, lalu dibawa ke negeri lain entah di mana. Kapal-kapal besar yang hilir mudik, mengangkut material-material dari hutan kami yang digali.

Tahukah Saudaraku,  berapa yang kami dapatkan? Hanya Rp 72 miliar terdiri atas pajak (Pph perorangan) Rp12 miliar, yang dipotong dari gaji karyawan NNT dan dana bagi hasil/royalti Rp 60 miliar. Sementara pajak badan (PPh Badan) yang berjumlah kurang lebih Rp 4 triliun/tahun, diambil oleh pemerintah pusat. Pemerintah (daerah) kami pun mengalami kesulitan membiayai roda pemerintahan.

Di wilayah yang konon kaya emas dan mineral itu sungguh ironis, saudara kami penerima beras miskin (raskin) sangat besar. Total keluarga pra sejahtera termasuk 3 Kecamatan di kawasan lingkar tambang dan non lingkar seluruhnya tercatat 5645 KK atau 19,46 % dari jumlah total KK di sana. (sumber: BPM Sumbawa Barat).

Lingkaran Galian Tambang

Membandingkan yang kami peroleh dengan hasil yang mereka ambil, perlu waktu 200 tahun  untuk mengumpulkan yang namanya royalti/bagi hasil, barulah sama dengan kekayaan alam yang terkuras dalam satu tahun. Padahal kami harus menanggung menurunnya kualitas lingkungan, baik lingkungan alam, lingkungan sosial, budaya, dan lain-lain.

Bayangkanlah 150 ribu ton/hari atau 52 juta ton/tahun limbah tailing, yang bercampur bahan-bahan kimia, lalu ditumpahkan ke Teluk Senunu yang tenang dan indah. Tempat kami mencari ikan dan anak-anak kami bermain. Perlu diingat, Kontrak Karya (KK) perusahaan tambang asing tersebut berdurasi 30 tahun. Masa produksi baru berjalan 11 tahun.

Menurut kabar mesin-mesin besar menakjubkan itu punya Asing yang menguasai 80% saham perusahaan, sebelum ada program divestasi/penawaran saham selama dua tahun terakhir.  Itu pun belum selesai, karena banyak kepentingan dan banyak pihak saling ‘sandera’.

Posisi tawar kami sebagai daerah penghasil sangatlah lemah. Untuk mendapatkan saham yang ditawarkan, kami harus mengeluarkan uang seperti juga investor lain. Dari mana uang kami? Pihak swasta datang meminjamkan dan kami harus mencicil dengan pola kepemilikan yang sangat menyesakkan dada.

Ada juga harapan keadilan pada UU No 4 tahun 2009 tentang Minerba. Sayang UU itu tidak dapat efektif berlaku bagi perusahaan-perusahaan besar yang menganut Kontrak Karya. Siapa yang berani melawan kepentingan asing?

Perusahaan-perusahaan Tambang Asing tentu bekerja berdasarkan KK yang ditanda tangani 1986, yang bersumber dari UU Pertambangan Tahun 1967. Inilah ‘kitab suci’ yang mengizinkan gunung-gunung di lobangi dan hutan-hutan tempat hidupnya lebah penghasil madu ditebang, dan banyak kuda Sumbawa kehilangan sabana hingga ribuan hektar.

Rupiah dan dollar telah merubah presepsi masyarakat tentang hubungan sesama. Gotong royong adalah kegiatan asing saat ini. Semuanya diukur dengan uang. Kami menjadi lebih beringas, gampang marah, saling mencurigai. Sungguh, telah hilang sifat dan watak yang diturunkan nenek moyang kami.

Posisi perusahaan tambang asing tersebut dalam bingkai yang telah dibangun selama ini sangatlah nyaman. Untuk setiap sosialiasi kegiatan mereka menggunakan birokrasi, anggota  eksekutif dan legeslatif  lokal. Anggota Dewan masuk keluar kampung, untuk menjelaskan rencana kegiatan perusahaan kepada masyarakat. Bukankah mereka tugasnya pembuat peraturan dan UU?

Unjukrasa Masyarakat

Pun jika terjadi konflik di lapangan, akibat gagalnya perangkat perusahaan menjalin komunikasi dengan masyarakat, maka aparat keamananlah yang akan dihadap-hadapkan dengan rakyat. Hujan pentungan batu, suara tembakan adalah penyelesaian masalah terbaik yang dipilih. Kami menjadi tontonan saudara se-Indonesia bagai suku yang beringas. Padahal ketahuilah, itu bukan sifat dan watak kami yang sesungguhnya.

Kami tidak boleh ribut.  Itu mengganggu iklim investasi, kata para pejabat. Tetapi adakah mereka  membuka mata atas ketidak adilan dan kemiskinan kami? Adakah yang mau peduli dengan  mesin-mesin besar yang terus mengebor  hutan-hutan kami. Tahukah mereka bahwa daerah kami salah satu penyuplai TKI yang cukup besar, karena tidak tersedia lapangan kerja?  Bahkan untuk menjadi buruh kasar pun kami harus bentrok dan saling pukul  dengan pihak keamanan. Itu pun belum tentu dapat kesempatan.

Tadinya kami berharap pada Pers dan LSM, menjadi benteng terakhir tegaknya moralitas dan kesadaran bersama. Masihkah dapat diharapkan? Sungguh kami sangat mengkuatirkan  terbunuhnya semua harapan. Lalu, kemana lagi kami harus mengadu?

Dalam kelelahan hati yang amat sangat ini, yang kami minta hanyalah kembalikan budaya dan persaudaraan itu. Bukanlah rupiah atau dolar, jika hanya membawa kesengsaraan dan membuat kami saling memusuhi. Kami hanya ingin hidup tenang tentram seperti  dulu kala.  Kami rindu suara telapak kaki kuda yang berlarian di Sabana, atau  aroma madu yang dihasilkan lebah-lebah dari hutan kami yang perawan. Mengapa itu begitu sulit sekarang?..

(10 Agustus 2011 pukul 9:03).

Dipersilahkan/diizinkan untuk dikutip seutuhnya untuk disebarkan atas kepedulian kita.

Tulisan ini saya dedikasikan untuk Tana Samawa (Sumbawa). Simpati saya untuk mereka yang tetap konsisten memegang integritas, kejujuran dan keinhlasan berjuang untuk rakyat, Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan. Aamiin..

Penulis adalah Pemerhati Sosial dan Media