Bambang Suharmono

Oleh Bambang Suharmono*

Undang-undang tentang Perkawinan No.1/74 justru harus direvisi. Undang-undang itu membolehkan seorang suami untuk menikah kembali (poligami) di antaranya karena si istri sakit-sakitan dan tidak mampu melayani suaminya. Ini jelas sangat keterlaluan, bayangkan istri yang sedang sakit harus memberi izin suaminya menikah kembali, jelas si istri akan lebih menderita.

[Baca juga: Hak-hak Istri dalam Proses Perceraian dan Komentar (2): “Tergantung Kerelaan Istri]

Tetapi Undang-undang itu tidak menyebutkan, si suami dapat memberikan izin kepada istrinya yang akan menikah kembali bila si suami tidak mampu memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Jadi, dimana letak keseimbangannya? Kitab Undang-undang Hukum Perdata kita, tidak mengenal Poligami. Tetapi Undang-undang No.1/74, membolehkan seorang pria, kendati dengan syarat, untuk berpoligami. Untuk memberikan keseimbangan kepada wanita, Undang-undang itu harus direvisi.

Ketika kita bicara tentang UU Perkawinan, berarti kita sedang bicara hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Jadi ada baiknya dipisahkan dengan hukum agama (Islam). Silakan baca kembali Undang-undang itu, terutama pada Pasal 3 ayat 2, Pasal 4, dan terutama sekali Pasal 5 ayat 1 huruf a. Di situ jelas tertera rangkaian bila seorang suami ingin beristeri lebih dari satu. Pasal 5 ayat 1 huruf a, “…harus mendapat persetujuan (izin) dari istri/istri-istri..” Amanat Undang-undang itu jelas, mengharuskan seorang pria mendapat persetujuan (izin) dari istri/istri-istrinya, bila ingin menikah lagi.

Bila seorang pria menikah lagi tanpa persetujuan istri/isteri-istri, dapat diartikan dia telah melanggar UU No.1/74. Hal itulah yang menurut saya UU Perkawinan tidak ada keseimbangan, wanita sangat menderita dengan Undang-undang itu. Memang, seoranng wanita dapat menggugat cerai suaminya dengan berbagai alasan, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam UU No.1/74. Maka untuk mendapat kesimbangan/kesetaraan, jelas Undang-undang  itu harus direvisi.

Dalam kehidupan nyata, biasanya seorang pria melakukan pernikahan siri, agar ‘terbebas’ dari keharusan mendapat persetujuan istri. Tetapi perlu diingat kembali, Kitab Undang-undang Hukum Perdata kita tidak mengenal poligami. Seorang pria yang sedang terikat perkawinan kemudian menikah lagi, ia dianggap melakukan zinah. Maka anak yang dihasilkan dalam ‘perkawinan’ kedua itu, juga anak zinah. Karena statusnya anak zinah, ia tidak berhak atas harta waris dari bapaknya. Jadi dalam pernikahan siri, sebenarnya yang menderita adalah wanita..

*) Penulis adalah Pengacara di LBH PWI Jaya