Oleh Yayat Suratmo

Tidak ada keharusan istri memberi izin suami untuk menikah lagi, hal ini semata karena kerelaan dan keihklasan istri. Ketika istri sakit, tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai seorang istri bagi suaminya, menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya, suami boleh meminta izin kepada istrinya untuk menikah lagi. Dan istri tidak harus mengizinkannya, semua tergantung kerelaan istri.

[Baca juga: Hak-hak Istri dalam Proses Perceraian dan Komentar (1): Justru Harus Direvisi]

Lihatlah secara lebih luas, ketika salah satu pihak (suami istri sebagai dua pihak) tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam keluarga secara terus menerus dalam jangka waktu lama, maka dapat berakibat ‘ketidakseimbangan’ itu sendiri (anak kurang kasih sayang ibu karena tidak ada yang mengurus, suami kehilangan kehangatan istri). Karena itu Allah Azza wa Jalla, memudahkan urusan manusia, dengan membolehkan (sekali lagi dengan izin istri) suami menikah lagi. Tujuannya apa? Agar tujuan sebuah keluarga yang sakinah dapat terwujud.

Jika suami yang berhalangan karena sakit, memang tidak diatur dalam agama, supaya istri bisa menikah lagi pada saat suami istri itu masih terikat perkawinan. Yang bisa, istri mengajukan cerai dulu kepada suami dan kemudian menikah lagi dengan pria lain. Tujuannya agar tidak ada dualisme kepemimpinan dalam rumah tangga.

Undang-undang tersebut jelas, tidak lepas dari kaidah agama yang jadi pegangan. Soal suami yang menikah lagi dengan izin istri dan dianggap melanggar Undang-undang. Kata siapa Undang-undang Perkawinan tidak mengatur istri agar dapat meminta cerai? Diatur kok. Jika suami tidak memberi nafkah lahir batin sekian bulan, jika suami menyakiti istri, maka jatuhlah talak sekian. Jadi istri bisa menggugat cerai. Terus terang, saya belum lihat dimana tidak seimbangnya?

Kemudian persoalan Nikah Siri. Nikah Siri adalah nikah secara agama, dengan semua syarat di dalam nikah siri, sama dengan nikah secara negara (melalui Kantor Urusan Agama): ada wali, mahar, saksi, ijab kabul, kedua mempelai, dan persetujuan istri (jika sudah menikah). Bedanya, nikah siri tidak dicatat oleh negara.

Nah, jika Kitab Undang-undang Hukum (KUH) Perdata tidak mengatur, menurut saya malah semestinya KUH yang direvisi untuk membolehkan poligami (terutama untuk menjawab kasus-kasus, seperti suami atau istri yang karena hal tertentu tidak dapat menjalankan tugasnya).

Saya justru heran, dengan ke-‘saklek‘-an monogami. Kalau istri/suami tidak dapat menjalankan tugasnya secara terus menerus, entah karena sakit –apalagi sampai koma– mengapa tidak mencari pasangan lain? Tentunya, tanpa perlu menceraikan dan menghilangkan tanggungjawabnya kepada istri pertama.

Mengapa istri tidak bisa melakukan hal yang sama (jika inilah maksud ketidakseimbangan)? Saya sudah jawab, tidak mungkin satu perempuan menikah dengan dua lelaki sekaligus, karena tak mungkin ada dua pemimpin dalam satu biduk. Ah, Anda pasti bisa membayangkan, bagaimana repotnya kalau didalam satu rumah terdapat satu istri dengan dua atau tiga suami..