(dagelanwayang.com)

Oleh Abu Ibrahim

Untuk lebih memahami demokrasi dari segi manfaat dan mudlarat-nya bagi bangsa dan negara, kita perlu mengetahui sejarah tumbuhnya demokrasi dan sekaligus latar belakang dimunculkannya paham tersebut. Sejarah demokrasi bermula dari filsafat Yunani, yang tidak mengenal dan tidak mengakui adanya Tuhan sebagai satu-satunya penguasa, pemilik dan pengatur alam semesta. Tentunya juga tidak mengakui adanya para Rasul, yang diutus Allah Subhanahu wa Ta’ala membawa kitab suci berisi syari’at Allah.

Amanah Politik Islam

Di dalam politik Islam, harus ada pihak yang diamanahi menjalankan hukum Allah dan Rasulnya. Pihak tersebut harus mempunyai kekuatan dan kewibawaan di hadapan segenap rakyatnya untuk dapat memimpin mereka ke jalan Allah dan RasulNya. Di samping itu, juga harus mempunyai pemahaman yang lengkap dan benar terhadap syari’at Allah dan RasulNya. Demikianlah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam firmanNya, “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (An Nisaa 59)

(stronglatte.blogspot.com)

Ulil amri disini artinya ialah para Ulama Mujtahidin dan para Umara (pemerintah), demikian ditafsirkan para sahabat ridlwanullah ‘alaihim ajma’in. (Tafsir Ibnu Katsir). Taat kepada ulil amri berarti taat kepada Allah dan rasulNya. Oleh karena itu, ketaatan tersebut hanyalah dalam perkara yang ma’ruf (baik) dan bukan dalam perkara kemaksiatan kepada Allah. “Barang siapa taat kepadaku, berarti ia taat kepada Allah dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, berarti ia bermaksiat kepada Allah. Dan barang siapa yang taat kepada amir (pemerintah) berarti ia taat kepadaku dan barang siapa bermaksiat kepada amir, berarti ia bermaksiat kepadaku” (HSR. Bukhari Muslim).

Sahl bin Abdullah at Tustari rahimahullah menerangkan, “Manusia selamanya dalam kebaikan bila mereka masih mengagungkan penguasa dan ulamanya.maka bila mereka mengagungkan dua golongan manusia ini, Allah akan menjadikan kebaikan pada dunia dan akhirat mereka.dan bila mereka menghinakan dua golongan manusia tersebut,maka sungguh mereka telah merusak dunia dan akherat mereka” (tafsir al qurthubi 2/1830-1831).

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak ada kewajiban untuk taat (kepada pemerintah) dalam perkara yang mengandung kemaksiatan kepada Allah, hanya saja (wajibnya) ketaatan itu dalam perkara yang ma’ruf (baik)” (HSR Bukhari).

Juga prinsip politik Islam ialah rakyat dituntut untuk menunaikan kewajibannya terhadap pemerintahnya dalam keadaan terpenuhi haknya oleh pemerintahnya ataupun tidak terpenuhi, kecuali bila pemerintahan itu berubah menjadi pemerintahan kafir karena dipimpin oleh orang kafir. Hal ini sebagaimana diberitakan oleh ‘Ubadah Ash Shamit ketika diambil bai’at oleh Rasulullah, “Kami telah berbai’at kepada Rasulullah untuk kami mendengar dan taat kepada pemerintah dalam keadaan senang ataupun tidak senang, dalam keadaan sulit ataupun mudah, dan dalam keadaan hak kami dirampas dan juga kami tidak boleh memberontak pada pemerintah.dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menyatakan: ‘Kecuali bila engkau melihat kekafiran yang nyata pada pemerintahan itu dan engkau mempunyai kepastian tentang kekafirannya dari sisi Allah” (HSR Muslim).

Syaikh Al ‘ Alamah Al Imam Abdul Azis bin Baaz hafidhahullahu menerangkan, ”Tidak mengapa kaum muslimin memberontak kepada pemerintah yang kafir untuk menyingkirkannya dari kekuasaan, bila kaum muslimin mempunyai kekuatan yg cukup untuk tujuan tersebut. Adapun apabila tidak mempunyai kekuatan, maka tidak boleh mereka memberontak kepada pemerintah tersebut. Atau dikhawatirkan bila memberontak akan berakibat kerusakan yang lebih besar terhadap kehidupan masyarakat umum daripada kerusakan pemerintahan kafir tersebut, maka kaum muslimin dilarang memberontak kepada pemerintah kafir tersebut bila akibatnya demikian itu tadi, demi menjaga kemaslahatan umat.” (Al Ma’lum min wajibil ‘Illaqah bainal hakim wal makhum,oleh Syaikh bin Baaz hal 9)

(thelojjeng.wordpress.com)

Juga termasuk prinsip politik Islam rakyat dilarang mengeluarkan pendapat secara bebas, tetapi harus dengan kontrol dan bimbingan para ulama agar kebebasan berpendapat tidak berakibat fitnah dan kekacauan kehidupan sosial politik. “Dan apabila datang kepada mereka berita yang belum jelas kebenarannya dalam perkara keamanan ataupun keresahan, mereka (orang-orang bodoh) itu menyebarkan di kalangan masyarakat. Seandainya mereka membawa berita itu kepada Rasulullah atau kepada ahlul ilmi (ulama) niscaya para ulama itu akan memilihkan bagi mereka berita apa yang boleh disebarkan dan apa-apa yang tidak boleh. Seandainya tidaklah karena keutamaan Allah dan rahmatNya, niscaya kalian akan mengikuti syaithan kecuali hanya sedikit dari kalian yang selamat” (An Nisa 83).

Ayat ini menegaskan pengingkaran Allah terhadap kebebasan massmedia dan termasuk pula yang diingkari adalah kebebasan menyatakan pendapat atau pikirannya, tanpa bimbingan dan pengawasan para ulama atau bimbingan dan pengawasan para ahli (instansi) yang ditunjuk pemerintah.

Demikian yang dinyatakan Ibnu Katsir dalam tafsirnya terhadap ayat ini, ”Dalam ayat ini Allah mengingkari orang-orang yang bersegera mencari dan menyebarkan suatu perkara sebelum meneliti kebenaran dan kepastiannya, sehingga disebarkan sebelum diketahui kebenarannya yang kadang-kadang tidak benar.” (Tafsir Ibnu Katsir).

Kemudian dalam prinsip politik Islam, Kepala Negara tidaklah dipilih oleh rakyatnya. Akan tetapi oleh Ahlul Hali wal ‘Aqdi (ulama dan umara). Hal ini ditunjukkan para sahabat dalam peristiwa pengangkatan Abu bakar Ash Shiddiq sebagai khalifah dan Umar bin Al Khathab dan Utsman bin Affan serta Ali bin Abi Thalib, yang dalam pengangkatan Khulafaur Rasyidin tersebut yang ditanyai dan dimintai pendapatnya adalah para sahabat Rasulullah yang terkenal dengan ilmu dan takwa serta wara’ (menjauhkan diri dari yang syubhat). Walaupun dari kalangan rakyat yang waktu itu terdapat pula orang-orang awam yang bukan dari sahabat, tetapi mereka tidak dimintai pendapatnya (tidak diambil suaranya) dalam hal pengangkatan khalifah.

Dan kita wajib merujuk kepada contoh masyarakat khulafaur rasyidin tersebut karena Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan kita demikian, “Wajib atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang terbimbing sesudahku, gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian, dan waspadalah kamu dari perkara-perkara yang diada-adakan, karena sesungguhnya setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid’ah dan setiap ke-bid’ah-an adalah sesat dan setiap kesesatan di neraka“ (HSR Ashhabus Sunan kecuali Ibnu Majah dan kata Imam At Tirmidzi,ini hadits hasan shahih.dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Ash Shahihah).

Ringkasan Prinsip-prinsip dalam Politik Islam, sebagai berikut:

  1. (sayvee3.blogspot.com)

    Kekuasaan hanyalah milik Allah dan bukan milik rakyat.

  2. Hukum yang sah berlaku adalah hukum Allah dan RasulNya, walaupun bertentangan dengan kehendak mayoritas rakyat.
  3. Tidak boleh tunduk kepada suara mayoritas, tetapi hanya tunduk kepada hukum Allah.
  4. Keadilan hanyalah melalui hukum Allah, adapun hukum mayoritas rakyat atau sebagian rakyat hanyalah upaya untuk melindungi kepentingan hawa nafsu mereka.
  5. Harus tegak pemerintah yang kuat dan berwibawa serta mengerti hukum Allah dan RasulNya, sehingga pemerintah haruslah bergandengan dengan ulama untuk memimpin rakyatnya kejalan Allah.
  6. Taat kepada Ulil Amri (Ulama dan Umara) adalah dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya, karena itu ketaatan hanyalah dalam perkara yang ma’ruf dan tidak boleh dalam perkara yang mungkar.
  7. Rakyat menunaikan kewajibannya kepada pemerintah yang adil maupun yang lalim, dan tidak ada alasan sama sekali untuk memberontak kepada pemerintah muslimin.
  8. Rakyat boleh memberontak pada pemerintahan yang dipimpin orang kafir, bila rakyat mempunyai kepemimpinan yang mampu menyingkirkan pemerintah tersebut, tanpa menimbulkan kerusakan yang lebih besar di kalangan masyarakat.
  9. Dilarang menyatakan pendapat pribadi atau kelompok dengan bebas di depan umum tanpa bimbingan ulama dan umara, karena yang demikian itu akan memicu keresahan rakyat dan fitnah.
  10. Kepala Negara tidak dipilih oleh rakyat, akan tetapi oleh para ahli ilmu agama (ulama) dan ahli sosial politik, ekonomi budaya pertahanan dan keamanan (umara). Para ulama dan umara ini diistilahkan dalam politik Islam dengan Ahlul Hali wal ‘Aqdi.

Bila kita melihat sepuluh prinsip politik Islam tersebut, kemudian kita menelaah berbagai definisi demokrasi, maka jelas politik Islam sangat bertentangan dengan demokrasi yang digagas para tokoh politik Barat berdasarkan filsafat Yunani yang atheis. Di sini lah kita melihat kenyataan bahwa kaum muslimin telah dikondisikan oleh massmedia dan berbagai forum sosial politik, sehingga mereka ikut mensakralkan demokrasi yang dianggap sebagai satu-satunya legitimasi sosial politik bagi pemerintahan mereka. Akibatnya fitnah politik selalu memporakporandakan kehidupan mereka, untuk mengamalkan agamanya dengan murni dan konsekwen.

Mengambil Pelajaran

Umat Islam harus yakin bahwa satu-satunya jalan untuk memecahkan segenap problem mereka adalah dengan kembali kepada agamanya, karena segenap kerusakan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah akibat dari penyimpangan mereka dari agama Allah. Hal ini sebagaimana yang diperingatkan Allah dalam firmanNya:

(ideaswan.blogspot.com)

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: ‘Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)’. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus (Islam) sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak (kedatangannya). Pada hari itu mereka terpisah-pisah. Barangsiapa yang kafir maka dia sendirilah yang menanggung (akibat) kekafirannya itu dan barangsiapa yang beramal saleh maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan (tempat yang menyenangkan), agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar.( Ar Ruum 41-45).

Segala upaya pemecahan problem bangsa dan negara dengan selain yang dituntunkan Allah ini hanyalah upaya gali lubang tutup lubang, tambal sulam dan kalaupun berhasil itu adalah pemecahan yang tidak berdasar, sehingga berpotensi untuk meledaknya problem yang lebih dahsyat di masa yang akan datang. Begini lah mestinya kaum muslimin berkeyakinan.

Allah menganugerahkan al-hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).” ( Al Baqarah 269).

Semoga kaum muslimin mau merenungkan kembali peringatan Allah ini dan kemudian menyadari bahwa mereka sedang dijajah oleh opini sesat demokrasi barat. Amin ya Mujibas Sailin.

Judul Asli: “Demokrasi VS Politik Islam”

(Dikutip dari: http://jalansunnah.wordpress.com/2010/12/06/demokrasi-vs-politik-islam/)