(miauideologis.wordpress.com)

Oleh Muh. Akbar Ilyas

Pengantar Redaksi: Beberapa hal terkait aspek hukum shaum, kadang masih menyisakan pertanyaan. Seperti soal kewajiban puasa saat tengah menderita sakit maupun dalam perjalanan, mengganti (qadha) puasa Ramadhan di hari lain, membayar fidyah (penganti puasa dengan bersedekah), hak bercampur dengan pasangan di malam Ramadhan dan kedudukan waktu imsak (sekitar 10 menit sebelum masuk waktu Subuh) sebagai peringatan, bukan menjadi batas larangan makan-minum pada waktu sahur. Bila kemarin kita masih meragu tentang kepastian hukumnya, semoga melalui artikel ini dapat lebih jelas dan memastikan. Semoga bermanfaat.

a. Faman kana minkum maridha (Siapa di antara kamu yang menderita sakit)

Maridh berarti sakit. Penyakit dalam kaitannya dengan berpuasa, secara garis besar dapat dibagi dua:

  1. Penderita tidak dapat berpuasa, sehingga dalam hal ini ia  wajib berbuka,
  2. Penderita dapat berpuasa, tetapi dengan mendapat kesulitan atau keterlambatan penyembuhan, maka ia  dianjurkan tidak berpuasa.

(ramadhan.republika.co.id)

Sebagian ulama menyatakan bahwa penyakit apa pun yang diderita oleh seseorang, membolehkannya untuk berbuka. Ulama besar Ibnu Sirin, pernah ditemui makan di  siang  hari  bukan  Ramadhan, dengan  alasan  jari  telunjuknya  sakit.  Betapa  pun,  harus dicatat, bahwa Al-Quran tidak merinci persolan ini. Teks ayat mencakup pemahaman Ibnu Sirin tersebut.

Namun demikian agaknya kita dapat berkata bahwa Allah SWT sengaja memilih redaksi demikian, guna menyerahkan kepada nurani manusia masing-masing untuk menentukan sendiri apakah ia tetap harus berpuasa  atau  tidak.  Di sisi lain harus diingat, orang yang tidak berpuasa dengan alasan sakit atau dalam perjalanan tetap harus menggantikan hari-hari ketika ia tidak berpuasa dalam kesempatan yang lain.

b.Aw’ala safarin (atau dalam perjalanan)

Ulama-ulama berbeda pendapat tentang bolehnya  berbuka  puasa bagi  orang  yang sedang musafir. Perbedaan tersebut berkaitan dengan jarak perjalanan. Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa jarak  perjalanan  tersebut  sekitar  90 kilometer, tetapi ada juga yang tidak menetapkan jarak tertentu, sehingga seberapa pun jarak yang ditempuh selama dinamai safar atau perjalanan, maka hal itu merupakan  izin  untuk  memperoleh  kemudahan (rukhshah).

Perbedaan lain berkaitan dengan ‘illat  (sebab)  izin ini. Apakah karena adanya unsur safar (perjalanan) atau unsur keletihan akibat perjalanan. Di sini, dipermasalahkan misalnya jarak antara Jakarta-Yogya yang ditempuh dengan pesawat kurang dari  satu  jam,  serta  tidak  meletihkan, apakah  ini dapat dijadikan alasan untuk berbuka atau  meng-qashar shalat atau tidak. Ini antara lain berpulang kepada tinjauan sebab izin ini.

Selanjutnya mereka juga memperselisihkan tujuan perjalanan yang  membolehkan berbuka (demikian juga qashar dan men-jamak shalat). Apakah perjalanan tersebut harus bertujuan dalam kerangka ketaatan kepada Allah, misalnya  perjalanan haji, silaturahmi, belajar, atau termasuk juga perjalanan bisnis dan mubah (yang dibolehkan) seperti wisata dan sebagainya?

(fachruddin54.blogspot.com)

Agaknya alasan yang memasukkan hal-hal di atas sebagai membolehkan berbuka lebih kuat, kecuali jika perjalanan tersebut untuk perbuatan maksiat,  maka tentu yang bersangkutan tidak memperoleh izin untuk berbuka dan atau men-jamak shalatnya. Bagaimana mungkin orang yang  durhaka   memperoleh   rahmat kemudahan dari Allah SWT?

Juga diperselisihkan apakah yang lebih utama bagi seorang musafir, berpuasa atau berbuka? Imam Malik dan Imam Syafi’i menilai  bahwa berpuasa lebih utama dan lebih baik bagi yang mampu. Tetapi sebagian besar ulama bermazhab Maliki dan Syafi’i menilai  bahwa hal ini sebaiknya diserahkan kepada masing-masing pribadi.

Dalam arti apa pun pilihannya,  maka itulah yang lebih baik dan utama. Pendapat ini dikuatkan oleh sebuah riwayat dari imam Bukhari dan Muslim melalui Anas bin Malik  yang menyatakan bahwa, “Kami berada dalam perjalanan di bulan Ramadhan, ada  yang  berpuasa  dan  adapula  yang  tidak berpuasa.  Nabi  tidak  mencela  yang berpuasa, dan tidak juga (mereka) yang tidak berpuasa.”

Memang ada juga ulama yang beranggapan bahwa berpuasa lebih baik bagi orang yang mampu. Tetapi sebaliknya, ada pula yang menilai bahwa berbuka lebih baik dengan alasan ini  adalah izin  Allah. Tidak baik menolak izin dan seperti penegasan Al-Qur’an  sendiri  dalam  konteks  puasa,  “Allah  menghendaki kemudahan untuk kamu dan tidak menghendaki kesulitan.” Bahkan ulama-ulama  Zhahiriyah dan Syi’ah mewajibkan berbuka, antara lain berdasar firman-Nya dalam lanjutan ayat  di  atas.

c. Fa ‘iddatun min ayyamin ukhar (sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari lain).

Ulama keempat mazhab Sunnah menyisipkan kalimat untuk meluruskan redaksi di atas, sehingga terjemahannya lebih kurang berbunyi, “Barangsiapa yang sakit atau dalam perjalanan (dan ia tidak berpuasa), maka (wajib baginya berpuasa) sebanyak hari-hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari  yang lain.”

Kalimat ‘lalu ia tidak berpuasa’ adalah sisipan yang oleh ulama perlu adanya, karena terdapat sekian banyak hadits yang membolehkan berpuasa dalam perjalanan. Sehingga  kewajiban mengganti itu hanya ditujukan kepada para musafir dan orang yang sakit, tetapi tidak berpuasa.

(jalmilaip.wordpress.com)

Sisipan semacam ini ditolak oleh ulama Syi’ah dan Zhahiriyah, sehingga dengan demikian –buat mereka–  menjadi wajib bagi orang  yang sakit dan dalam perjalanan untuk tidak berpuasa, dan wajib pula menggantinya pada hari-hari yang  lain  seperti bunyi harfiah ayat di atas.

Apakah  membayar  puasa  yang ditinggalkan itu harus berturut-turut? Ada sebuah hadits –tetapi dinilai lemah—yang menyatakan  demikian.  Tetapi ada riwayat lain melalui Aisyah r.a. yang menginformasikan bahwa memang awalnya ada kata pada ayat puasa  yang  berbunyi  mutatabi’at,  yang  maksudnya memerintahkan  penggantian  (qadha‘) itu harus dilakukan bersinambungan tanpa sehari pun berbuka sampai selesainya jumlah yang diwajibkan.Tetapi kata mutatabi’at dalam fa ‘iddatun min ayyamin ukhar mutatabi’at yang berarti berurut atau bersinambungan itu kemudian dihapus oleh Allah SWT, sehingga akhirnya ayat tersebut tanpa kata ini,  sebagaimana  yang tercantum dalam Mushaf sekarang.

Meng-qadha’ (mengganti) puasa, apakah harus segera, dalam arti harus dilakukannya pada awal Syawal, ataukah dapat ditangguhkan sampai sebelum datangnya Ramadhan berikut? Hanya segelintir kecil ulama  yang  mengharuskan sesegera mungkin, namun umumnya tidak mengharuskan ketergesaan itu, walaupun diakui bahwa semakin cepat semakin baik.

Nah, bagaimana kalau Ramadhan berikutnya sudah berlalu, kemudian kita tidak sempat menggantinya. Apakah ada kaffarat akibat keterlambatan itu? Imam Malik, Syafi’i, dan Ahmad, berpendapat bahwa di samping berpuasa ia harus membayar kaffarat berupa memberi makan seorang miskin. Sedangkan Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan kaffarat, dengan alasan tidak dicakup oleh redaksi ayat di atas. (Bersambung, insya Allah)